Koordinator Nelayan Bangka : “RZWP3K Babel Belum Ada Titik Terang”

Garuda-News.ID Pangkalpinang – Audiensi yang dilakukan oleh perwakilan nelayan dengan DPRD yang langsung dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Babel, Didit Srigusjaya. Mendapatkan respons dari Koordinator Persatuan Nelayan Tradisional dan Pesisir Kabupaten Bangka, Ali, Senin sore, 23/04.

Dalam keterangan pers yang dikirimkan via pesan instant WhatsApp, Ia mengatakan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi Ketua DPRD, Didit Srigusjaya, dan beberapa angota DPRD lainnya yang menerima pihaknya langsung di Banmus tadi.

“Kami mendatangi DPRD dengan maksud ingin mengetahui kejelasan tentang RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan pulau pulau kecil), yang masih belum memiliki titik terang. Atas penuturan Pak Aksan, Ketua DPRD Komisi 2 mengatakan bahwa ternyata mereka masih belum menerima rancangan RZWP3K tersebut,” tulisnya, Senin sore, 23/04.

Ia juga mengatakan, kalau rancangan tersebut masih (ada) di DKP, mereka mengeluh karena lambatnya rancangan tersebut jatuh ketangan mereka, karena mereka juga ingin masalah konflik tata ruang laut secepatnya bisa clear.

“Tapi sayang kami tidak ada waktu untuk bicara dikarenakan keterbatasan waktu,” tambahnya.

Kemudian, masih menurut Ali, Ia menambahkan, “sebenarnya saya ingin sekali mempertanyakan tentang isu bahwa jarak 2mil kebawah akan dijadikan zona tambang, dan lagi ada isu yang mengatakan, bahwa sebagian besar nelayan wilayah tanggkapnya diatas 2mil,” ucapnya.

Selain hal tersebut, Ia menyampaikan, jika itu benar maka pihaknya adalah yang pertama kali yang ingin memberikan bantahan, karena di wilayahnya, terutama yang tergabung dalam Persatuan Nelayan Tradisional dan Pesisir, masih sangat banyak nelayan yang wilayah tangkapnya di bawah 2mil.

“Di wilayah kami, nelayan mencari rata-rata dijarak dibawah 1mil sampai 12mil, bahkan lebih dari 12 mil. Maka dari itu dari aksi kami sebelumnya pada tanggal 15 Desember menginginkan wilayah tangkap kami zero zona tambang laut.begitu juga dengan nelayan Bangka Barat dan Belinyu,” katanya.

Maka dari itu, lanjutnya lagi, pihaknya sangat berharap pemerintah harus berpihak kepada masyarakat pesisir terutama Nelayan dan mengikutsertakan nelayan dalam perancangan RZWP3K sebelum disahkan. “Seperti kroscek lapangan,jangan sampai dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu,” tutupnya. (*)