Press "Enter" to skip to content

Tidak Ada Keputusan, Hasil FGD Akan Dibawa Kementerian

Belitung Timur, GN.ID —
Pokja Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung menyambangi Kantor Bupati Belitung Timur, Selasa (18/9).
” Tujuannya untuk mendengarkan aspirasi masyarakat terkait alokasi ruang penyusunan Raperda RZWP3K, melalui Focus Group Discussion (FGD), namun tidak ada keputusan dan hasil FGD akan dibawa ke- Kementrian”

FGD yang dibuka oleh Wakil Bupati Belitung Timur, Burhanudin ini dipimpin oleh Kepala Badan Perancanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah (Bappeda) Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung, Fery Insani.

Acara dihadiri oleh Sekda Provinsi, Yan Megawandi, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Dasminto, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Suranto Wibowo, Sekda Beltim Ikhwan Fahrozi, Kadin Lingkungan Hidup Beltim Arbaie, Kadin Perikanan Sarjano, Kadin Perhubungan Beltim Adlan Taufik, Sekretaris BP4D Beltim Bayu Priambodo, serta para camat dan kepala desa yang terdampak RZWP3K.

Sekitar 103 nelayan, LSM serta masyarakat yang terdampak hadir dalam kegiatan ini. Ada yang pro dan kontra mengenai tambang laut, namun semuanya berhak mengutarakan pendapat serta pertanyaan.

“Alhamdulillah hari FGD kita berjalan dengan baik dan lancar. Saya apresisasi dan salut dengan nelayan di sini mereka punya pengetahuan dan dapat beragumen dengan baik,” puji moderator FGD, Fery Insani.

Fery menegaskan, FGD hanya untuk mendengar langsung saran dan tanggapan masyarakat yang terdampak zonasi laut khususnya nelayan. Dalam FGD ini tidak ada keputusan atau pun hasil yang disepakati,” tukas Fery

“Kita tidak ada keputusan final, hanya mendengarkan masukan. Ini adalah FGD, semua masukan kita dokumentasikan dan direkam. Ini bahan dasar untuk ke konsultasi teknis,” jelas Fery.

Fery mengungkapkan setelah konsultasi publik (KP) di Kabupaten ini pihaknya akan langsung membawa hasilnya ke Kementerian Kelauatan dan Perikanan. Setelah itu barulah digelar konsultasi publik terkahir, dan dokumen rancangan bisa dianggap selesai.

“Targetnya Oktober inilah harus sudah kita bawa ke DPRD. Makanya kita minta jangan apriorilah, jangan merasa paling benar,” tukasnya.(**)

Niza karyadi

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *