Press "Enter" to skip to content

Sistem Keuangan Stabil dan Terkendali pada Triwulan I Tahun 2018

Garuda-News.ID Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama Gubernur Bank Indonesia (Gubernur BI) Agus Martowardojo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (Ketua DK OJK) Wimboh Santoso, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (Ketua DK LPS) Halim Alamsyah sebagai tim Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyatakan bahwa sistem keuangan Indonesia dalam kondisi stabil dan terkendali pada triwulan I tahun 2018, Rabu, 02/05.


Tim KSSK menyampaikan hal tersebut pada acara Konferensi Pers KSSK, Senin, (30/04) di Gedung Bank Indonesia Kebon Sirih, Jakarta. Mereka mengatakan akan terus mengoptimalkan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas makro ekonomi dan sistem ekonomi.

“Sistem keuangan yang stabil dan terkendali tersebut ditopang oleh fundamental ekonomi yang kuat, kinerja lembaga keuangan yang membaik, serta kinerja emiten di pasar modal yang stabil,” ujar Menkeu.

Pada rapat berkala KSSK, Menkeu juga memaparkan fundamental ekonomi pada triwulan I tetap terjaga dengan kuat walaupun tekanan pada pasar keuangan mengalami peningkatan menjelang akhir bulan April 2018. Hal ini, tercermin dari tingkat inflasi yang terjaga di 3,5%, kondisi APBN dengan defisit anggaran dan defisit keseimbangan primer APBN yang jauh lebih kecil dibandingkan triwulan I tahun 2017.

Selain itu, realisasi penerimaan PPN tumbuh sebesar 15,03% dan penerimaan PPh Non Migas tumbuh sebesar 20,12% tanpa Amnesti Pajak. Defisit transaksi berjalan pun tetap terjaga di bawah batas aman 3% dari PDB.

“Ketahanan sektor eksternal tercermin dari posisi cadangan devisa sebesar 126 miliar dolar AS pada akhir triwulan I 2018. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 7,9 bulan impor atau 7,7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Angka tersebut berada di atas standar kecukupan internasional sebesar 3 bulan impor,” ungkapnya.

Terkait kenaikan harga minyak internasional dan dinamika nilai tukar rupiah, Menkeu menjelaskan bahwa Pemerintah akan terus menjaga agar dampaknya tidak mengganggu pelaksanaan APBN. Pemerintah akan memanfaatkan kenaikan harga minyak yang berdampak positif terhadap penerimaan negara untuk masyakarat miskin.

“Saya meminta agar masyarakat, perusahaan, lembaga keuangan untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara baik. Ekonomi ini akan berjalan baik apabila kita jaga bersama,” tukas Menkeu.

Di akhir acara, Menkeu juga menyampaikan ini adalah rapat KSSK terakhir dengan Gubernur BI di bawah kepemimpinan Agus Martowardojo. Ia dan tim KSSK menyampaikan apresiasi yang setingi-tingginya atas kerjasama yang telah terjalin selama ini dan yakin dapat berlanjut di bawah kepemimpinan gubernur BI yang baru. (*)

 

Kemenkeu

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *