Press "Enter" to skip to content

Perda RZWP3K Dinilai Bertentangan dengan Semangat UU No 1 Tahun 2014

Garuda-News.ID Pangkalpinang – Dalam kegiatan aksi damai yang diinisiasi oleh Walhi (Wahana Lingkungan hidup) dalam rangka memperingati Hari Bumi kemarin, Senin, 23/04.

Ada beberapa orasi dari perwakilan maksa aksi Zulpriadi, Manager Advokasi dan Kampanye WALHI Kep. Bangka Belitung) yang perlu digarisbawahi oleh jajaran Pemprov Babel, terkait permasalahan klasik di wilayah Kepulauan ini, diantaranya adalah, pernyataan mengenai Pemerintah mengabaikan keberlangsungan lingkungan hidup dan kelangsungan hidup masyarakat di provinsi Bangka Belitung demi kepentingan korporasi besar, tapi mengesampingkan kepentingan petani dan nelayan.

“Pesisir laut rakyat atau nelayan dipaksa berhadapan dengan perusahan pemilik IUP laut, hampir semua pesisir laut di provinsi Babel dikelilingi oleh IUP laut. Dimana dalam dokumen Rancangan Perda RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) tersebut mengizinkan aktifitas pertambangan laut diatas 2 mil.

Ini dinilai sangat tidak adil bagi nelayan tradisional, yang wilayah tangkapnya hingga 12 mil laut serta bertentangan dari semangat Undang Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang undang no 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil,” katanya, Senin kemarin, 23/04.

Ditambahkannya, pihaknya juga mengkritisi vonis ringan pelaku kejahatan lingkungan perusahaan tertentu, yang telah melakukan aktifitas tambang timah laut ilegal di pantai Pasir Padi, Pangkalpinang.

“Mengenai rendahnya tuntutan Jaksa yang hanya menuntut 1,1 Miliar, yang semestinya tuntutan Jaksa maksimal, karena dalam Pasal 109  UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) tuntutan maksimal mencapai 3 Miliar rupiah, dan pidana kurungan mulai 1 (satu) hingga 3 (tiga) tahun bagi subjek hukum bagi petinggi perusahaan,” imbuh dia.

Sementara itu, Ketua FK WKR (Forum Kerja Wilayah Kelola Rakyat), Romazon, menambahkan, bahwa pihaknya bertarung melawan perusahaan Hutan Tanaman Industri, yang memiliki konsesi mencapai 66.460 hektar yang berada di 39 Desa di Kabupaten Bangka Barat. “Hal ini mengancam sumber penghidupan warga yang berprofesi sebagai petani, perkebunan petani di Bangka Barat yang telah dikelola secara turun temurun, sebanyak 75% dari luas lahan konsesi perusahaan tersebut,”tandasnya.(*)

 

reporter : GN Biro Pangkalpinang

penulis/editor ; LH/haykal