Press "Enter" to skip to content

BPK Malut Gelar Sosialisasi Dan Pelatihan SIMCA

MOROTAI
GURUDA-NEWS.ID

Perwakilan BPKP Malut bersama Bappeda Litbang Pulau Morotai menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)  dengan Tema
“Singkronisasi perencanaan pembangunan daerah kedalam aplikasi sistem informasi perencanaan daerah/simda perencanaan /simcan”

Sosialisasi diselenggarakan selama 1 hari bertempat di aula lantai II Kantor Bupati  Pulau Morotai, senin 11 Februari 2019 dan diikuti oleh seluruh  kasubag perencanaan dan seluruh oprator aplikasi perencanaan Pemkab Pulau Morotai dan pelatihan dilaksanakan selama empat hari di kantor Bappeda.

“Sosialisasinya satu hari, dan empat hari implementasi pelatihan untuk  kasubag perencanaan dan operator E-Planing terintegrasi SIMDA keuangan,  untuk   program sistim informasi perencanaan daerah ( SimCan ),” Kata Kepala Bappeda, Abjan Sofyan.

Acara sosial dan pelatihan dibuka oleh Sekertaris Daerah (Sekda) Muhammad M Kharie. Turut hadir kepala Bappeda, Dr. Ir. Abjan Sofyan, MT, Asisten I Muchlis Baay,  Asisten II Alexander Wermasubun, Asisten III Ida R Arsad,  BPKP Malut, Rizal Suhaili dan seluruh pimpinan OPD Pulau Morotai.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Rizal Suhaili,  mengingatkan kegiatan sosialisasi dan pelatihan ini sangat penting bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang memenuhi prinsip-prinsip good governance. Melalui implementasi SIMDA Perencanaan berbasis web diharapkan terwujud keselarasan, baik antar dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD/Renstra, RKPD/Renja), maupun keselarasan antara perencanaan pembangunan daerah dengan penganggaran  keuangan daerah, baik APBD maupun DPA. Hal ini dimungkinkan karena SIMDA Perencanaan nantinya akan diintegrasikan dengan SIMDA Keuangan.

Sosialisasi dipandu kepala Bappeda Pulau Morotai, Abjan Sofyan dan narasumber Ketua BPKP perwakilan Malut, Rizal Suhaili dan stafnya,  yang menyampaikan  materi tentang pengenalan umum SIMDA Perencanaan, Penyusunan RPJMD/Renstra dan penyusunan RKPD/Renja, Pengawasan, dan good government system.

Kepala BPKP Perwakilan Malut, Rizal Suhaili, mengatakan SIMDA Perencanaan untuk pembuatan RPJMD dibuat per 5 tahunan, sedangkan untuk pembuatan APBD dibuat per tahun. Keunggulan utama yang ada pada SIMDA Perencanaan adalah adanya penerapan Analisa Standar Biaya (ASB) dan Standar Satuan Harga (SSH), dengan penerapan ini diharapkan dapat meminimalkan kesalahan maupun penyelewengan keuangan daerah Kabupaten Pulau Morotai kedepan.

Lanjutnya, SIMDA Perencanaan lebih membantu Pemerintah  Daerah dalam melakukan proses tata laksana kepemerintahan. Dengan adanya SIMDA Perencanaan lebih ada keterbukaan dan transparansi dari segi perencanaan pembangunan daerah, dibandingkan sistem sebelumnya yang masih mengerjakan dokumen secara manual.

“Sesuai dengan visi BPKP sebagai Auditor yang responsif, interaktif dan terpercaya untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas dalam mentransformasikan manajemen pemerintahan menuju pemerintahan yang baik dan bersih,”ucapnya

Karena ujar Rizal,  serta sesuai amanat PP 60 tahun 2008 pasal 59 ayat (2) dan Inpres Nomor 4 Tahun 2011, BPKP, dalam hal ini Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, memandang perlu untuk memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam mempersiapkan aparatnya menghadapi perubahan, mendorong pelaksanaan tata kelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel. “Hal ini penting guna  meningkatkan kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah menuju terwujudnya good governance.” tutupnya.**

(ojemona)

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *